.webp "Ilustrasi beras premium") |
| Ilustrasi beras premium ( Dok. Istimewa) |
SwaraWarta.co.id - Seorang ahli ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, yaitu Eliza Mardian, menyoroti masalah kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras di pasaran yang sering dikeluhkan oleh masyarakat sebagai konsumen.
Menurut Eliza, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang intensif dilaksanakan selama tahun politik oleh pemerintah Jokowi.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan banyaknya penggunaan beras sebagai alat kampanye pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 di berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk fokus dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dengan cara membatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menggunakan beras sebagai bahan utamanya.
"Pesta demokrasi ini selain pilpres juga ada pilkada dan pileg yang diselenggarakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota. Hajatan besar ini tentu mengerek permintaan beras mengingat seringkali silaturahmi dan kampanye yang disertai pembagian sembako," ujar Eliza Mardian
Hal ini bertujuan untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan beras.
"Jangan sampai karena stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog menipis akibat jor-joran bansos dan ingin menstabilkan harga yang saat ini makin mahal, jangan sampai menempuh jalur impor di awal tahun menjelang panen raya. Ini akan menjadi kesalahan besar," pungkas Eliza.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, juga menyampaikan hal yang sama di mana saat ini harga beras telah mencapai rekor tertinggi pada era pemerintahan Jokowi.
Menurut Reynaldi, harga beras medium kini dijual dengan harga Rp 13.500 per kilogram, sedangkan beras premium sudah mencapai harga Rp 18.500 per kilogram.
"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).